Gaji Dirjen Pajak Bakal Jadi Rp 100 Juta/Bulan, Pengamat UI Sebut Masih Kurang

<img alt="//images.detik.com/content/2015/02/08/4/pajakkantor3.jpg" class=" " src="http://images.detik.com/content/2015/02/08/4/pajakkantor3.jpg" /> <br /> Gaji Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan rencananya akan naik 66% menjadi Rp 100 juta/bulan. Namun, sebagian kalangan menilai gaji tersebut masih minim dibandingkan dengan tanggung jawab yang luar biasa.<br /><br />Pengamat perpajakan dari Universitas Indonesia Darussalam mengatakan, tugas Sigit Priadi Pramudito sebagai Dirjen Pajak tidak lah ringan. Tahun ini, Ditjen Pajak ditugaskan mengumpulkan penerimaan hampir Rp 1.300 triliun.<br /><br />Oleh karena itu, Darussalam menyebut seharusnya gaji Dirjen Pajak setara dengan Gubernur Bank Indonesia (BI). Sebagai informasi, dalam Anggaran Tahunan BI 2015 disebutkan bahwa tahun ini gaji Gubernur BI adalah Rp 194,19 juta/bulan.<br /><br />"Gaji Dirjen Pajak seharusnya sama dengan Gubernur BI. Nanti otomatis pegawainya akan mengkuti," ungkapnya kepada <strong>detikFinance</strong>, Minggu (8/2/2015).<br /><br />Menurut Darussalam, pajak berperan sangat vital dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sekitar 70% penerimaan negara didapat dari pajak.<br /><br />"Ini (gaji) dikaitkan dengan beban dan tanggung jawab 70% penerimaan negara," ujarnya. <br /><br />Meski demikian, Darussalam menyadari Ditjen Pajak yang masih belum fleksibel karena masih menjadi unit eselon I di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dengan begitu, sistem penggajian pun harus mengikuti ketentuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB).<br /><br />"Tapi dengan adanya remunerasi yang sekarang itu sudah bisa menjadi motivasi," tukasnya.

Gaji Dirjen Pajak Bakal Jadi Rp 100 Juta/Bulan, Pengamat UI Sebut Masih Kurang

Gaji Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan rencananya akan naik 66% menjadi Rp 100 juta/bulan. Namun, sebagian kalangan menilai ga...

Read more »

Menteri Keuangan Minta STAN Jadi Universitas Tahun Ini

<img alt="Menteri Keuangan Minta STAN Jadi Universitas Tahun Ini" itemprop="image" src="http://images.cnnindonesia.com/visual/2014/12/17/08bcfd08-0bdf-45dd-bbbd-e6c1e3d31423_169.jpg?w=650" />Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro meminta Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) yang baru Sumiyati untuk bisa mengubah status Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) menjadi universitas tahun ini. Menurut Bambang dengan menjadikan STAN sebagai universitas, maka tugas BPPK akan bisa lebih difokuskan pada penyelenggaraan pelatihan bagi para pegawai Kementerian Keuangan.<br /><br />“Salah satu tugas besar Kepala BPPK Ibu Sumiyati adalah membereskan status STAN, yang saya ingin adalah Kementerian Keuangan itu juga punya satu universitas. Kita harus selesaikan status STAN menjadi universitas tahun ini,” ujar Bambang usai melantik Sumiyati menjadi Kepala BPPK bersama beberapa pejabat eselon I lainnya di Jakarta, Jumat (6/2).<br /><br />Menurut Bambang, sekolah tinggi yang terletak di Jalan Bintaro Utama Sektor V, Tangerang Selatan, Banten tersebut kurang maksimal dalam mencetak lulusan yang sebagian besar akan berprofesi sebagai pegawai di Kementerian Keuangan tersebut selama masih dikelola dibawah direktorat selevel eselon II di lingkungan BPPK. Oleh karena itu dia menghendaki agar STAN bisa lebih mandiri, terutama dari sisi pendanaan.<br /><br />“Selama STAN ini ada di eselon II di lingkungan BPPK, tidak akan sepadan lulusannya dibanding dengan perguruan tinggi lain yang sifatnya Badan Layanan Umum,” ujarnya.<br /><br />Bambang meminta ke depan, BPPK akan lebih memberi perhatian pada pelaksanaan pelatihan-pelatihan bagi pegawai Kementerian Keuangan.<br /><br />“Harapan saya bisa memperbaiki kualitas kurikulum di BPPK dan agar teman-teman eselon I yang lain mempercayai kita masih punya pendidikan pelatihan sendiri karena sudah di pusatkan di BPPK. Selama ini kita sudah menganut sistem mekanisme pasar dalam menyelenggarakan pelatihan,” tegasnya.<br /> Sebelum dilantik sebagai Kepala BPPK, Sumiyati merupakan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Dalam memperebutkan kursi Kepala BPPK dalam proses lelang jabatan, Sumiyati mengungguli dua kandidat lainnya yaitu Agus Hermawan dan Robert Arthur Simanjuntak. <br /><br />Selain Kepala BPPK, Jumat (6/2) kemarin Menteri Keuangan juga melantik empat pejabat eselon I lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan yaitu Direktur jenderal Pajak Sigit Priadi Pramudito, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara, Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Astera Primanto Bhakti, dan Staf Ahli bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi Susiwijono Mugiharso. 

Menteri Keuangan Minta STAN Jadi Universitas Tahun Ini

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro meminta Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) yang baru Sumiyati untuk bisa men...

Read more »